Showing posts with label KRITIK. Show all posts
Showing posts with label KRITIK. Show all posts

PENTINGNYA PEREMPUAN DI PARLEMEN

"Jika sesuatu diurus oleh yang bukan ahlinya, maka niscaya tinggal menunggu waktu kehancuran sesuatu tersebut” agaknya itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi wakil rakyat bangsa kita. Betapa bangsa kita terpuruk karena hal tersebut. 

Masyarakat kita masih terbutakan oleh budaya patriarki sehingga terjadi ketidakberimbangan perwakilan. Dan ujungnya negara yang mempunyai bermacam-macam terkait perempuan, seperti Traficcing, penyiksaan TKW, KDRT, Aborsi, kenakalan remaja dan lain-lain terhambat karena kurangnya sentuhan kaum pemilik masalah dalam penyelesaiannya.

Ketimpangan pangkal kekurangterwakilan, kekurangterwakilan
Ketika orang sudah menyepelekan peran wanita, maka siap-siaplah kehancuran akan mengahampiri kelompok tersebut.

Perempuan seringkali memang menjadi yang tertindas. Tak terkecuali dalam keterwakilannya dalam sistem demokrasi. Demokrasi yang i’tikad baiknya berujung pada diutusnya para wakil untuk membina masyarakat yang adil, masih menyisakan PR untuk para perempuan. Sebagaimana data DPR bahwa dominasi kaum pria sangat tidak terkontrol dalam instutusi teringgi negara tersebut. Ironis, padahal secara kuantitas kaum wanita jauh lebih banyak dibanding kaum adam. Bagaimana bisa mereka mewakili yang lain?

Ketimpangan tersebut tidak semerta-semerta lahir karena budaya patriarki masyarakat. Setting-setting politik juga punya pengaruh besar pada terciptanya budaya kurang luhur tersebut. Padahal ada banyak Kartini-kartini yang sepatutnya dikerdilkan oleh para pria
Spirit keterwakilan demokrasi jelas ternodai tatkala ternyata pihak-pihak yang mewakili menjadi representasi masyarakatnya. Kemakmuran bagi seluruh rakyat sangat kita harapkan.

Kenapa Perempuan?
Munculnya ibu wali kota Surabaya belakangan patut menjadi pelajaran bagi banyak pihak. Beliau memberikan sebuah cahaya yang menjadi khas kaum perempuan. Tingkat keamanahan beliau sangat tinggi terhadap jabatan yang diembannya. Tidak ada kesan menyepelekan jabatan sebagaimana yang biasanya para kaum pria lakukan. “wes gampang” semisal kata yang biasanya muncul dari kaum pria.

Begitupun ketiak mengambil keputusan-keputusan publik, beliau selalu berpihak pada orang kecil. Tidak menuhankan materi tetapi berlandaskan nurani. Sekalipun banyak pihak yang mengecam terhadap kebijakannya yang banyak merugikan kaum kapital, beliau tidak gentar. Selama kepentingan lebih bermanfaat kepada orang banyak.

Disamping itu yang menonjol dari wanita adalah kepekaan. Logika bisa diajarkan tetapi kalu menyangkut wilayah rasa atau kepekaan maka butuh latihan atau bahkan pembawaan. 

Memang soal kelamin bukanlah jaminan pembeda meraka dalam persoalan bersih maupun adil. Tapi banyak hal yang dimiliki wanita sepetutnya mempengaruhi wilayah publik. Paling tidak dengan hal tersebut persoalan bangsa yang bayak bersinggungan dengan kaum hawa bisa lebih tersntuh dan tercover dengan baik. Bila hal itu tidak diperhatikan, maka tidak mungkin nasib 70 persen wanita di bangsa yang rindu kejayaan ini akan terus atau bahkan makin terpuruk. Mari pilih caleg permpuan

Hanya 30 % saja kaum Perempuan yang menduduki kursi parlemen.Teramat jarang kita melihat Seorang anggota Legislatif Adalah seorang perempuan tapi salah satu mantan Presiden kita adalah perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno putri . beliau adalah satu-satu.nya Presiden Perempuan di negara kita dan juga Raden Ajeng Kartini salah satu pelopor wanita pada saat masa penjajahan belanda dan pada saat itu Seorang wanita dilarang untuk Bersekolah oleh pihak belanda tetapi Beliau tetap bersikeras untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikannya

Seorang Perempuan itu Jujur ,tidak korupsi ,lebih transparan dan loyal kepada konstituen.  Sifat- sifat di atas sangat melekat oleh perempuan meskipun tidak semua perempuan begitu.

Dan Menurut pendapat saya Dengan memilih caleg perempuan perjuangan isu-isu kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan dan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi lebih mudah di atasi dan juga mudah di berantas, kasus- kasus pelecehan di indonesia kini sangat sering terjadi:

Berikut adalah Visi dan Misi jika Caleg Perempuan menempati kursi parlemen (Versi Penulis)
       1. Deskriminasi dan Pelecehan Terhadap Perempuan dan juga anak - anak yang berusia dini akan berkurang .dan tentunya Semua berharap Tindakan deksriminasi dan pelecehan ini hilang.
        2. Tindakan KDRT atau Kekerasan dalam rumah tangga akan hilang karena hal ini marak terjadi di indonesia.
        3.Perundang - undangan tentang Perempuan dan anak- anak akan di tingkatkan dan tentunya akan lebih di pertegas lagi.
        4. Akan ada Suasana Baru jika Seorang perempuan Menempati kursi Parlemen.
          5. Berkurangnya Kasus TKW yang mengalami pelecehan oleh majikannya di luar negeri

Tapi, Risma tenar karena kinerjanya yang kinclong dalam memoles kota buaya. Lewat tangan dinginnya, Surabaya, kota yang dulu dikenal keras, panas, kini menjadi kota yang hijau dan nyaman. Kota ini pun terasa ramah bagi siapa saja. Hadirnya taman-taman nan rimbun serta elok, membuat kota buaya menarik untuk disinggahi.

Diterapkannya kebijakan affirmative action yang termuat dalam regulasi pemilu, memberi jalan bagi perempuan untuk bisa lebih eksis di panggung politik. Kini buahnya sudah mulai dipetik. Beberapa nama politisi perempuan, berhasil merebut tiket ke Senayan. Sebut saja, Rieke Dyah Pitaloka, Nurul Arifin, Eva Kusuma Sundari, Nurhayati Alie Assegaf, Nova Riyanti Yusuf, dan sederet nama politisi perempuan lainnya.
 
Rieke ‘Oneng’ misalnya, dikenal sebagai politisi perempuan yang vokal. Bahkan, oleh partainya, PDI-P, Rieke sempat dipercaya untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilgub kemarin. Berduet dengan aktivis anti korupsi, Teten Masduki,  Rieke maju bersaing menjadi orang nomor satu di tatar Sunda. 

Sementara Nurul Arifin, politisi perempuan dari partai beringin, karir politiknya kian moncer. Nurul kini memegang jabatan cukup prestius, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Nama politisi perempuan lain, yang cukup mencorong, adalah Nurhayati. Nurhayati, kini memegang jabatan kunci di parlemen, sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, partai yang memenangi Pemilu 2009. 

Setidaknya lewat wakil rakyat perempuan, persoalan itu akan diperjuangkan untuk dicarikan solusinya. Karena perempuan  pastinya yang lebih mengerti nasib kaumnya. Karena perempuan pula, yang akan lebih  sensitif terhadap  kesulitan serta nasib muram sesama kaumnya. Dan perempuan, lebih bisa diharapkan bekerja dengan hati, apalagi menyangkut aspirasi sesama kaumnya. Semoga, dari Senayan akan lahir Risma-Risma yang lain. 

jumlah kaum perempuan yang telah duduk di parlemen Indonesia sejak tahun 1955 sampai 2014 masih terlalu sedikit, bahkan belum mencapai 20%.
Kurangnya Caleg perempuan yang berhasil duduk di kursi Parlemen menjadi penghambat berkembangnya negeri ini. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kepercayaan rakyat Indonesia untuk dipimpin oleh kaum wanita. Karena banyak orang beranggapan, wanita adalah kaum yang lemah, tidak mampu berkerja keras, tidak sanggup memimpin banyak orang, dan lain sebagainya.

angka korupsi di negeri ini bisa di minimalisir, masalah tenaga kerja wanita (TKW) karena banyak sekali masalah-masalah di negeri ini yang bersentuhan langsung dengan kaum wanita.
Bicara soal pemilihan umum, tahun ini ada sedikit perubahan soal aturan pencalonan legislatif bagi setiap partai. Dengan adanya UU Pemilu No. 10/2008 yang bertuliskan ‘meminta’ 30%  keterwakilan perempuan didaftar caleg sementara (DCS) yang disusun parpol ke Komisi Pemilihan Umum(KPU). Bahkan partai keadilan sejahtera (PKS) mewakilkan 45% dari total jumlah calon legislatif yang mereka usung. Keputusan ini bisa di nilai sangat tepat, karnamenurut penulis, sudah saatnya bagi para perempuan juga mengambil peran untuk mengurus negeri ini.

Megawati bisa merubah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Pasca krisis moneter yang berlangsung pada tahun 1997, perekonomian Indonesia sangat kacau, hutang luar negeri menumpuk, pendapatan perkapita masyarakat turun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot.

Pada tahun 2003, pemerintah pimpinan megawati mengakolasikan dana untuk pembayaran utang luar negri Indonesia sebesar Rp116,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut utang luar negeri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Dan juga Salah satu keputusan megawati yang paling penting adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF. Selain itu, pedapatan perkapita yang semula tinggal US$465, megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
juga ‘Eva Kusuma’ dari fraksi partai PDI-P. Perempuan yang juga masih  Anggota Komisi Hukum DPR ini, juga pernah berusaha bersama para rekannya, memperjuangkan keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, dia juga ikut serta memperjuangkan penambahan anggaran untuk item trafficking di Kejaksaan.

Eva juga termasuk politisi yang sering ikut pelatihan tekait isu perempuan dan juga anggaran. Seperti sepanjang tahun 2008, Eva mengikuti pelatihan Public Account Committee , Effective Budget Scrutiny dan Public Finance Management. Pada 2007,  Eva juga ikut terlibat pelatihan Global Woman Leadership di Washington.

Memang sepertinya sudah saatnya perempuan bisa mengambil peran dalam pemerintahan Indonesia. Kenapa? Karna Sifat kritis yang biasa identik dengan perempuan, memang sangat dibutuhkan Indonesia. Selain bisa memperjuangkan hak kaumnya, mereka juga bisa ikut memperbaiki negeri ini menjadi yang lebih baik.

Mungkin kita bisa berharap, semakin banyaknya perempuan yang duduk di kursi senayan bisa merubah pemikiran masyarakat tentang anggota legislatif yang identik dengan korupsi, suap dan tindakan pencucian uang

PERSATUAN IBU-IBU PENGANTAR ANAK TK

Sudah menjadi hal umum, pada saat anak-anak masuk di taman kanak-kanak maka ibunya akan ikut mengantar dan menunggu hingga pulang. Sehingga di mana ada Taman Kanak-Kanak maka disitu pasti ramai oleh ibu-ibu, baik ibunya anak-anak maupun ibu yang dibayar untuk menjaga anak-anak tersebut.
 
Para ibu tersebut biasanya berkumpul dan mengahbiskan waktunya dengan mengobrol untuk menunggu jam istirahat dan jam pulang anaknya. Aktifitas santai dan kurang efektif tersebut hampir dilakukan setiap ibu dan tiap hari. Bahkan tidak jarang saking asyiknya ngobrol sampai mengganggu jalannya pembelajaran di dalam kelas.

  
  
Adanya waktu lenggang yang sama diantara para ibu tersebut sebenarnya memberikan peluang untuk melakukan hal-hal positif. Yang paling kongkret dan efektif adalah membuat komunitas atau persatuan ibu-ibu sesama pengantar anak.

Persatuan tersebut kemudian diisi dengan program-program yang bernafaat tapi tetap rileks. Seperti sharing tentang topik tertentu, masalah keluarga, kesehatan, pendidikan anak atau usaha rumahan. Sesekali membuat program bersih-bersih sekolah, atau juga membuat ketrampilan tertentu secara bersama-sama. Persatuan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk arisan para ibu-ibu. Selain itu masih banyak variasi program lain yang bisa diaplikasikan tatkala persatuan tersebut terwujud.

Upaya tersebut diharapkan bisa memberi nilai plus bagi sesama ibu-ibu pengantar. Para ibu akan mendapat pengetahuan dan wawasan baru dari anggota persatuan yang lain. Daripada hanya ngobrol tidak terarah, menggosip sana sini, tentu jauh lebih bermanfaat bila membentuk persatuan ibu-ibu pengantar semacam ini.



 Dikirim untuk kolom gagasan Jawa Pos dan tidak dimuat

BLOGGER SEJATI, PASTI LAKUKAN AKSI, DEMI PLN BERSIH

melihat beberapa televisi yang mengumpulkan berita kriminal menjadi satu program berita khusus, ada satu hal menggelitik di sana menurut saya. Saya kok tidak menemukan berita kasus korupsi ya?

Sebagai warga desa saya sangat mafhum dengan anggapan masyarakat di desa saya bahwa kalau sudah berurusan dengan kantor (instansi/badan berplat merah) ya pasti nanti UUD, ujung-ujngnya duwit. hehe. Bahkan bisa jadi itu sudah menjadi pini publik. Tudingan miring tersebut bukan asal bicara. Hal ini dikarenakan pengalaman dialami tidak sekali, kemudian saling ce. beberapa karena ditipu dengan jasa layanan, tertulis biaya admnistrasi 10.000 ternyata bayar total 30.000. Tidak ada tulisan pungutan, eh saat petugas sudah memberikan yang kami butuhkan mereka malah menagih biaya ganti. Saat ditanya untuk apa, jawab petugas uang adminstrasi lahuang lelah pak!. Petugas tersebut menjawabnya pun dengan gaya lelah dan mengernyitkan dahi, sehingga membuat ciut nyali untuk complain.

Ada lagi model klasik, praktek busuk perekrutan. Saya yang menjalani berbagai macam tes masuk tenaga di lembaga milik negara , selalu tidak lepas dari desas desus, kalau pengen ditrima harus bayar sekian puluh juta! itupun masih antri. Dan saat pengumuman, nyata-nyata yang diterima tidak jauh dari sanak saudara penduduk kantor dan mereka yang menyuap (katanya). Meskipun tidak bisa membuktikan secarapasti, saya rasa itu sudah jamak terjadi dan bukan rahasia umum lagi. Dan masih banyak sekali tentunya model-model praktek kekotoran yang lain.

Maraknya kasus Korupsi, Kolusi, Nopetisme (KKN) semacam ini di negara kita terjadi begitu mengakar dan turun menurun. Sehingga kesadaran untuk terbebas dari jeratan KKN sudah banyak dingengungkan oleh banyak pihak sejak bergulirnya reformasi. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantara langkah besar negara kita dalam pemberantasan KKN. Walaupun ternyata dalam perjalanannya sungguh ironis. Meskipun fakta KKN sudah banyak dibongkar dan diadili, tetap saja kasus berbau KKN santer terjadi dilakukan dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Bahkan yang terbaru lembaga yang menjadi payung hukum tertinggi negara kita ternyata juga tersangkut kasus KKN.

Hal inilah yang lantas membuat kepercayaan masyarakat pada negara benar-benar rendah. Baik kepada pejabatnya maupun lembaga/instansi/badan usahanya. Masyarakat cenderung merasakan kenyamanan lebih pada pelayanan pihak swasta. Namun meski begitu terdapat meskipun tidak banyak, lembaga negara yang berusaha konsisten dan intensif untuk menjadikan lembaganya bersih dari KKN. Diantara contoh yang top yaitu gebrakan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Konsistensi Program PLN Bersih
Sebenarnya ada banyak lembaga/perusahaan negara yang mendengungkan anti KKN, tapi yang dalam konsep dan fakta lapangan tidak seserius dan sekonsisten PLN. PLN merupakan lembaga yang bergerak pelistrikan. Berbagai macam hajat kebutuhan umat menyangkut dengan institusi ini. Tidak hanya masyarakat yang punya perushaaa saja yang punya Bila tidak bijak dan bersih tentu amat rawan akan terjadi korupsi disana. 

Konsistensi PLN ini kemudian mendapat apresisasi oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK). Sehingga dalam sebuah workshop international anti korupsi dan gratifikasi yang digelar KPK dan Transparansi International Indonesia (TII), PLN diberi kesempatan untuk memaparkan tentang sistem pemerantasan korupsi yang telah dilakukan di perusahaannya. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji lantas didaulat untuk mewakili PLN dalam yang bertempat di Medan, 24 25 Juni 2013 itu.

Nur Pamudji memaparkan, PLN adalah perusahaan besar yang tiap tahun membelanjakan uang hingga Rp 50 triliun. Situasi ini sangat berpotensi memunculkan tindak korupsi, baik skala besar maupun kecil. Skala besar dalam hal pengadaan barang dan jasa, skala kecil dalam hal pelayanan pelanggan, seperti tidak transparannya biaya transaksi listrik.

Dinyatakan bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas korupsi kecil harus ada pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa korupsi kecil itu dilarang. Bahwa menerima suap itu korupsi. Pernyataan (larangan) ini sudah dimulai pada saat pak Dahlan Iskan memimpin PLN tahun 2010, ujarnya. 

Selanjutnya, PLN membangun sistem yang membuat pelanggan sebisa mungkin tidak bertemu dan bertatap muka dengan pegawai PLN. Namanya Contact Center PLN 123 (CC PLN123). Mengapa namanya 123? Karena bila kita punya pesawat telepon diputer 123 akan diteruskan ke CC PLN123. Dimana saja di seluruh Indonesia pasti tersambung ke CC PLN jelas Nur.

Semua kebutuhan sambung baru dan tambah daya itu dilayani melalui CC PLN 123, sehingga tidak perlu ada kontak muka dengan petugas PLN. Untuk yang memiliki akses internet, PLN juga menyediakan akses khusus pengguna internet. Tentang pembayaran listrik dan pembayaran layanan, dulu pelanggan bayar melalui loket-loket PLN. Sekarang loket tersebut sudah dihapus. 

Begitu pelanggan telepon ke PLN, dia akan mendapat kode nomor layanan, kemudian pelanggan pergi ke ATM atau bank dengan menyebut kode itu maka pembayaran terkait transaksi listrik itu bisa dilakukan. Karena kita membayar lewat ATM atau bank maka angka rupiah yang harus dibayar pasti. Kalau sambung baru listrik nilainya 600 ribu rupiah ya angkanya 600 ribu rupiah, nggak bisa diubah-ubah karena itu ada di ATM dan ada di bank”, tegas Nur. Efek dari sistem ini, pelanggan menjadi tahu dan menutup peluang untuk memberikan suap atau pelicin kepada petugas PLN

Ciptakan Logo PLN Bersih
Inisiatif pemberantasan korupsi di PLN juga disimbolkan dengan logo PLN Bersih No Suap. Sebagai pesan yang sangat jelas ditujukan kepada para pegawai PLN dan para stakeholder PLN bahwa PLN bertekad dan berniat mene-gakkan anti korupsi.Logo ini kita cantumkan dimana-mana di kantor PLN, mudah-mudahan bisa mengingatkan pegawai PLN sendiri atau pelanggan PLN, untuk tidak memberikan gratifikasi dan pegawai PLN untuk tidak menerima gratifikasi, ungkap Nur Pamudji.

Terkait korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa, Nur Pamudji mengaku lebih suka menyebutkannya dengan istilah inefisiensi. Saya susah menyebutkan korupsi atau bukan korupsi. Karena kalau dilihat secara legal semua aturan dipenuhi, tetapi harga barang dan jasa yang didapatkan perusahaan menjadi lebih mahal, ujarnya.

Nur berkisah, sebuah email dari bank Dunia menyatakan bahwa harga trafo yang dibeli PLN masih jauh lebih mahal dari harga perusahaan sejenis di negara-negara ASEAN seperti Phililipa, Singapura atau Vietnam. Setelah diselidiki, ternyata prosedur di PLN membolehkan pembelian barang yang jelas-jelas barang teknik seperti trafo dapat melalui perusahaan-perusahaan kecil. Yang kadang-kadang kantornya pun tidak punya. Kantornya hanya sebuah tas saja. Ini tidak pantas, ungkapnya.

Kemudian PLN mengubah tata cara pengadaan trafo, membeli dari pabrik trafo seperti Siemens atau Alstom. Sekitar tahun 2010, dengan menerapkan cara baru ini, harga pembelian trafo turun menjadi setengahnya. Dari Rp 110 miliar turunmenjadi Rp 67 miliar per buah, hanya dengan mengubah cara pembeliannya saja. Tapi kalau KPK mengecek apakah harga yang Rp 110 miliar itu me-langgar aturan, maka jawabannya tidak. Semuanya memenuhi aturan, tata cara-nya bagus. Tetapi hasilnya mahal.Yang Rp 67 miliar juga sama-sama memenuhi aturan, paparnya.  

Transparency International Indonesia (TII); Mitra Yang Tepat
Untuk mewujudkan PLN yang bersih, langkah lain yang dilakukan oleh PLN dalam mewujudkan program PLN Bersih adalah dengan bekerja sama dengan Transparency International Indonesia untuk mensupervisi program PLN Bersih. TII dikenal sebagai salah satu lembaga yang kuat komitemennya dalam upaya pemberantasan KKN di Indonesia.
Kerjasama ini dijalin sejak setahun yang lalu, yaitu pada saat Dirut PLN Nur Pamudji dan Ketua Dewan Pengurus TII Natalia Subagio menandatangani nota kesepakatan kerjasama PLN TII pada 6 Maret 2012 di Kantor PLN Pusat. Kerjasama ini bertujuan untuk lebih memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas, sungguh-sungguh menerapkan praktek GCG dan anti korupsi. Kerjasama yang dibangun meliputi reformasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan.

Alasan untuk memilih bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII), karena TII merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TII memadukan kerja think-tank dan gerakan sosial. Di samping itu, TII juga mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan PLN bekerjasama dengan TII dalam upaya melakukan tindakan anti korupsi, yaitu membuat sistem pelayanan yang transparan dengan meminimalkan pertemuan tatap muka pelanggan dengan pegawai PLN. Melakukan perubahan aturan pengadaan barang dan jasa.
Membuat sistem penanganan keluhan pelanggan, membangun whistler blower system bagi karyawan PLN, memudahkan karyawan yang ingin menyerahkan barang terindikasi gratifikasi, dan melakukan multi stakeholder forum dengan mendeklarasikan bersama untuk tidak melakukan suap. 

Pelibatan Blogger, Sebuah Langkah Cerdas
Gaung slogan PLN Bersih ini semakin terdengar. Hari Listrik Nasional menjadi momentum untuk mensosialisaikan program PLN Bersih kepada masyarakat. Pada Jumat malam 4 Oktober 2013 di di NUTZ Culture Sports Bar and Lounge Senayan City Mall, PT PLN Persero bekerja sama dengan BLOGDetik meluncurkan program Blogger Dukung PLN Bersih.

Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan di berbagai lini masyarakat. Ini agar isu korupsi menjadi musuh bersama rakyat, bukan aktivis LSM saja, terang Sekjen TII, Teten Masduki. Dengan jumlah anggotanya yang sekitar 2,7 juta serta sifatnya yang lintas batas, potensi yang dimiliki komunitas blogger sangat besar. Terutama dalam mendorong gerakan sosial melawan korupsi semakin kuat di pemerintahan yang korup ini, lanjut Teten.

Upaya kampanye PLN Bersih dengan mengadakan lomba menulis blog bagi para blogger juga merupakan langkah strategis dalam perwujudan slogan PLN Bersih. bagaimanapun blogger mempunyai peranan penting dlam pembentukan opini publik. Bila ternyata pasca pengkampanyean PLN bersih dari korupsi, ternyata hasilnya berbanding terbalik maka tentu resiko PLN sangat besar. Blogger yang notabene dihuni oleh kaum yang betah berlama-lama di depan komputer yang tentu terkait dengan listrik, tidak akan tinggal diam tentunya bila ternayata kondisi di lapangan berlawanan. Beragam opini dan komentar pada blog mereka maupun komunitas blogger miring pasti akan tersebar bila hal itu terjadi.

Apa yang dilakukan oleh PLN bersama BLOGDetik dengan mengadakan lomba menulis blog bagi para blogger dipandang sebagai langkah berani untuk melawan korupsi. Hal ini juga memacu para blogger untuk mempromosikan gerakan anti korupsi. Tidak adakata terlambat untuk meraih, meskipun tidak butuh waktu yang sebentar. Paling tidak dengan memunculkan ide-ide blogger dalam mendukung PLN Bersih bisa memberi inspirasi dan penyadaran untuk selalu menjauh dan melwan tindak kotor di lembaga kita.

Maka dengan mengadakan lomba ini gaung anti korupsi atau PLN Bersih semakin memasyarakat dan menjangkau banyak kalangan. Jika hal ini terus dilakukan tentu peran blogger tidak bisa dianggap remeh, dengan beranggotakan 2,7 juta, apa yang dituliskan para blogger dalam blog-blognya akan menjadi sebuah opini publik. Sungguh langkah cerdas oleh PLN.

Terus Percaya Diri, Jangan Lupa Diri !
Kabar yang terbaru tentang penanggulangan KKN oleh PLN, datangnya dari Dirut PLN. Pada tanggal 17 Oktober 2013, sebagaimana yang diberitakan www.tribunnews.com Dirut PLN Nur Pamudji mendapatkan Hatta Awad sebagai tokoh pemberantas korupsi. Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2013 memberi apresiasi atas upayanya dalam memberantas dan mencegah korupsi di perusahaan yang dipimpinnya.

BHACA menilai Nur Pamudji memenuhi kriteria sebagai individu yang tidak korupsi. Nur Pamudji juga secara sistematis telah melakukan usaha-usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi di PLN. Ini terlihat dari program PLN Bersih yang di gagas Nur Pamudji, yang sudah berjalan di PLNdengan bertujuan untuk memastikan terciptanya Good Corporate Government khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik di PLN. Hal ini membuktikan bahwa kinerja PLN untuk membersihkan lembaga dari gratifikasi begitu komitmen dan serius.

Keberhasilan PLN dalam proses pemberantasan ini lantas jangan sampai membuat PLN lupa diri. Apa yang diprogramkan tersebut dengan mengkampanyekan PLN bersih merupakan proses yang akan terus berlanjut. beberapa pengakuan dan prestasi yang diraih tersebut anggaplah sebagai hadiah kecil yang akan membut semangat PLN semakin menggelora untuk ikut andil dalam pembenahan penyakit negara kita ini.

Berbagai upaya tindak lanjut harus terus dilakukan oleh PLN untuk menyempurnakan ide tersebut. Sehingga PLN yang awalnya memang berfungsi untuk memberi penerangan dengan menyedian tenaga listik saja, semoga ke depan bisa menjadi penerang untuk seluruh badan berplat merah lain di negara ini. Penerang atas kegelapan korupsi dan sogok menyogok. Pastinya blogger sejati akan selalu mendukungmu, PLN! Go go PLN Bersih!

* Tulisan ini diikutsertakan pada Lomba PLN Bersih 2013 (pada saat saya itu saya poskan di blog lama, taufislow.blogdetik.com)

 

 ... dan alhamdulillah berhasil menjadi Pemenang Utama..